investigasi.id Media Berita Nasional Terpercaya 
investigasi.id-Pemerintah terus melakukan tarik ulur terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite. Dalam upaya mengoptimalkan subsidi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran, rencananya akan ada pembatasan berdasarkan kapasitas silinder mesin kendaraan, atau cc (cubic centimeters).
Wacana terbaru mencuat, menyatakan bahwa Pertalite hanya akan diperbolehkan untuk kendaraan di bawah 1.400 cc untuk mobil, dan di bawah 250 cc untuk sepeda motor. Langkah ini tentunya memicu berbagai reaksi, termasuk dari Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov.
Talattov menekankan bahwa pembatasan ini dapat menimbulkan masalah. Sebab, beberapa mobil mewah justru memiliki kapasitas mesin di bawah 1.400 cc. “Kebijakan ini berpotensi menciptakan ketidaktepatan sasaran,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi yang dilakukan pemerintah perlu ditelaah lebih mendalam agar tidak membuka peluang bagi kebocoran subsidi.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pembatasan ini dapat memicu lonjakan permintaan mobil bekas. “Masyarakat berpotensi membeli mobil bekas yang memenuhi syarat untuk menggunakan Pertalite,” katanya. Dengan adanya pembatasan, kendaraan yang memenuhi syarat akan menjadi incaran, terutama oleh mereka yang ingin menghemat pengeluaran bahan bakar.
Talattov juga mengingatkan bahwa konsumen cenderung mencari cara untuk tetap bisa mengakses BBM bersubsidi. “Konsumen yang rasional pasti akan berupaya mencari kendaraan dengan cc yang diperbolehkan, alih-alih menyesuaikan dengan kriteria pendapatan,” jelasnya.
Dalam konteks ini, membeli mobil bekas bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Pasar mobil bekas menawarkan berbagai pilihan, mulai dari kondisi hingga model, dan bisa digunakan dalam jangka waktu 2 hingga 5 tahun. “Meskipun pengeluaran awal untuk pembelian mobil bekas lebih besar, dalam jangka panjang, biaya operasionalnya jauh lebih hemat,” tambahnya.
Rencana penerapan pembatasan BBM bersubsidi ini dijadwalkan dimulai pada 1 Oktober. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembahasan masih berlangsung untuk memastikan keadilan dalam kebijakan yang akan diterapkan. “Kita masih mendiskusikan agar aturan yang dikeluarkan mencerminkan keadilan,” ujar Bahlil saat konferensi pers.
Dengan dinamika ini, jelas bahwa langkah pemerintah untuk mengatur subsidi BBM tidak hanya berpengaruh pada sektor energi, tetapi juga dapat memicu pergeseran besar dalam pasar otomotif, khususnya dalam segmen mobil bekas.
