investigasi.id Media Berita Nasional Terpercaya 
investigasi.-Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadapi tantangan besar seiring dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menambahkan kebijakan insentif baru bagi mobil hybrid. Dalam konteks ini, Fransiscus Soerjopranoto, Direktur Utama HMID, menjelaskan bagaimana perusahaan akan tetap melanjutkan rencana peluncuran mobil hybrid mereka meskipun tanpa adanya dukungan insentif dari pemerintah.
Dalam sebuah wawancara di Jakarta pada Jumat malam (9 Agustus 2024), Fransiscus Soerjopranoto, yang akrab disapa Frans, mengungkapkan sikap terbuka Hyundai terhadap kebijakan pemerintah yang saat ini tidak mengalokasikan insentif tambahan untuk mobil hybrid. “Kami berusaha untuk mengikuti semua regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya. Frans menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk memberikan ketenangan kepada konsumen dan produsen dalam merencanakan peluncuran produk baru, termasuk mobil hybrid.
HMID, yang dikenal aktif dalam promosi mobil listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV), tetap berkomitmen untuk memperkenalkan teknologi hybrid di Indonesia. Frans menyebutkan bahwa dengan adanya kepastian kebijakan, konsumen tidak akan khawatir mengenai kemungkinan penurunan harga kendaraan setelah pembelian, yang bisa terjadi jika ada insentif tambahan. Kepastian ini memberikan keuntungan bagi produsen dalam meluncurkan produk baru dengan lebih percaya diri.
Hyundai telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan pemerintah dalam percepatan adopsi mobil listrik di Indonesia. Sejak awal 2020, Hyundai memperkenalkan model-model seperti IONIQ dan Kona, yang kemudian diperbarui menjadi IONIQ 5 dan Kona Electric dengan komponen baterai lokal. Frans menegaskan bahwa Hyundai selalu mengikuti aturan pemerintah terkait kendaraan listrik, namun kini juga siap untuk memperkenalkan model Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Meski pemerintah tidak memberikan insentif tambahan untuk mobil hybrid, Frans melihat peluang pasar yang signifikan. Dia mencatat bahwa pasar hybrid memiliki potensi tiga kali lipat dibandingkan dengan BEV. “Jika pasar untuk hybrid besar, kenapa Hyundai tidak memanfaatkan peluang tersebut?” ujar Frans.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan menambah kebijakan baru untuk sektor otomotif tahun ini. Dalam konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, Airlangga menyatakan, “Kebijakan untuk otomotif sudah ditetapkan dan tidak akan ada perubahan atau tambahan.” Menurutnya, meski penjualan BEV perlu didorong lebih jauh, hasil penjualan mobil hybrid saat ini sudah menunjukkan performa yang baik.
Data terbaru dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa kendaraan elektrifikasi, termasuk HEV dan PHEV, telah terjual sebanyak 25.850 unit dari Januari hingga Juni 2024. Angka ini berkontribusi 6,3 persen terhadap total pasar otomotif yang mencapai 408.012 unit pada periode tersebut. Sebaliknya, penjualan BEV mencapai 11.938 unit, berkontribusi 2,9 persen dari total pasar.
Dengan demikian, meskipun insentif untuk mobil hybrid tidak terealisasi tahun ini, Hyundai tetap optimis dalam meluncurkan teknologi hybrid di Indonesia. Perusahaan ini melihat potensi pasar yang besar dan berkomitmen untuk beradaptasi dengan kebijakan yang ada sambil terus mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
