
investigasi.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengambil langkah besar dalam transformasi digital pengadaan pemerintah dengan resmi meluncurkan Katalog Elektronik 6.0. Peluncuran yang berlangsung pada Kamis, 28 Maret, di Jakarta ini, menandai era baru dalam sistem e-Purchasing pemerintah, dengan peningkatan signifikan pada performa dan kemudahan akses bagi stakeholder.
Kerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement membuktikan komitmen LKPP dalam mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hadir dalam peluncuran tersebut adalah beberapa figur penting, termasuk Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R., yang semua menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Inovasi dan Fitur Terbaru
Katalog Elektronik 6.0 dibangun sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses. Hendrar Prihadi, Kepala LKPP, menggarisbawahi bahwa sistem baru ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap proses pengadaan oleh masyarakat, termasuk detail harga, spesifikasi produk, dan informasi lainnya yang kini dapat diakses secara lebih luas. Keunggulan lain dari sistem ini termasuk kemudahan dalam menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan, yang semua bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Komitmen terhadap Pengadaan yang Lebih Baik
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia, FM Venusiana R., menekankan bahwa Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk memudahkan proses pengadaan, membuatnya lebih kompetitif, dan menguntungkan baik pembeli maupun penjual. Dengan daftar produk yang telah diverifikasi dan dinilai, sistem ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi dan Masa Depan
Saat ini, Katalog Elektronik 6.0 sedang diterapkan di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pilot project, termasuk Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan target pengembangan yang ditetapkan rampung pada akhir tahun, LKPP berambisi agar seluruh entitas pemerintah dapat memanfaatkan sistem ini mulai tahun 2024.
Pemerintah, melalui peluncuran ini, berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pengadaan barang/jasa yang lebih baik dan pembangunan bangsa. Seluruh pihak diundang untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang inovatif dari Katalog Elektronik 6.0, sebagai langkah maju dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan transparan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi upaya dan hasil kerja keras LKPP dan stakeholder terkait dalam pengembangan sistem ini, menyoroti pentingnya sinergi antara LKPP dan KemenpanRB dalam meningkatkan nilai pengadaan dan reformasi birokrasi di Indonesia.